somasi bupati tulungagung

LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT BINTANG NUSANTARA (LSM BINTARA) Kab. Tulungagung, JAWA TIMUR

STATUS : Badan Hukum  No,Register. 11/UM/BH/2013/PN.Ta

Sekretariat : Jl. Kyai H.Raden.Khasan Mimbar Desa Majan   Kec. Kedungwaru. Kab.Tulungagung.Tlp.082335313888

 

Nomor : 078/LSM- Bintara/11/VI/2014                                             Tulungagung, 21 Januari  2013

Lamp   :  1 Berkas

Sifat     : Penting

Perihal : Somasi / Peringatan

             

Kepada Yang Terhormat :

Bapak Bupati Tulungagung

di-

        TULUNGAGUNG

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat

Atas Nama LSM Bintang Nusantara berdasarkan Surat putusan  Nomor : 93/G/2013/PTUN.SBY. Antara Heru Mujiono.S.Pd.dkk Melawan Bupati Tulungagung, Tanggal 24 Oktober 2013 dengan ini hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kisruh yang terjadi di Dispendik Tulungagung. terkait dengan gugat menggugat antara calon Kepala sekolah yang disitu juga muncul wacana rekruitmen kembali Calon Kepala Sekolah, pada intinya selain mengembalikan 52 Kepala Sekolah ke posisi semula, Dispendik wajib Rekruitmen kembali Cakasek untuk mengisi kekosongan Kepala Sekolah

2.  Bahwa   rekruitmen cakasek yang telah dijalankan Dispendik sudah sesuai dengan prosedur dan Permendiknas nomor 28 Tahun 2010 bab 3 pasal 3 s.d 7 dan dikuatkan dengan perda nomor 3 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagian ke -6 paragraf 1 pasal 93 ayat 1 s.d 4. Sedangkan pengangkatan cakasek menjadi kasek menurut Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 bab 4 pasal 9 ayat 1 melalui penilaian aseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kasek. Sesuai ayat 4, berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan Kasek, pemerintah Kabupaten /Kota atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah.

3.  Bahwa  Cakasek sekarang yang telah ada sudah direkrut dengan prosedur  sperti   pada Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 dan perda nomor 3 tahun 2010, sehingga tidak perlu rekruitmen kembali Cakasek.

4. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan LP2KS atas Surat dari Forum Calon Kepala Sekolah (FKCS) Kabupaten Tulungagung Tahun 2013, Nomor : 01/FKCS/UV/2013 tertanggal 26 Maret 2013, Tentang Permohonan Penundaan Diklat Calon Kepala Sekolah, yang pada prinsipnya LP2KS tidak bisa memenuhi permintaan FKCS Tulungagung untuk melakukan penundaan kegiatan Diklat, dan kepala LP2KS siap dihadirkan apabila ada permasalahan

5. Bahwa pada putusan sidang PTUN :

a.       Mengabulkan gugatan para penggugat

b.      Menyatakan batal surat keputusan Tergugat Nomor : 821.2/55/407.205/2013 tentang Penugasan guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tanggal 22 April 2013 sepanjang atas nama para penggugat.

c.       Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 821.2/55/407.205/2013. Tentang penugasan guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tanggal 22 April 2013 sepanjang atas nama para penggugat.

d.      Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi harkat martabat dan kedudukan para penggugat seperti keadaan semula.

e.       Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 163.000,- (Seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

6.  Bahwa menanggapi SK Bupati Tulungagung Nomor 188.45/835/013/2013 tentang pencabutan keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.2/55/407.205/2013 tentang penugasan guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

a.       Kontradiksi SK Bupati

1)      SK Cakasek yang telah diangkat menjadi Kasek dan dikembalikan menjadi guru Mapel (Cakasek).

2)      Dalam SK tersebut terdapat 2 klausul yang bertentangan disatu sisi mengakui sebagai kepala sekolah yaitu pada lampiran lajur 4 menyebut jabatan lama sebagai kepala sekolah. Di sisi lain terdapat masa bakti tugas tambahan 0 tahun

3)       Sebagai konskwensi pencabutan /pembatalan SK itu segala dokumen yang ditandatangani kepala sekolah menjadi tidak sah, seperti ijazah, rapor dll. Hal ini memicu keresahan orang tua murid terhadap keabsahan Ijazah, rapor putra-putrinya yang baru lulus.

b.      SK Kasek  yang masa bakti tugas tambahan telah habis perlu dipertanyakan, sebab  menurut Permendiknas nomor 28 tahun 2010, masa tugas kepala sekolah adalah 2 kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila:

1)      Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas.

2)      Memiliki prestasi intimewa (memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kabupaten / Provinsi/ Nasional)

Kenyataan yang ada sekarang kepala sekolah telah menjalankan 2 kali masa tugas , diperpanjang lagi tanpa dasar hukum dan tanpa batas waktu yang jelas.

Dengan pembatalan SK Bupati tersebut pasti berdampak pada suasana sekolah yang kurang kondusif, apalagi pada saat ini sekolah seharusnya sudah fokus pada persiapan Ujian Nasional dan persiapan pelaksanaan kurikulum 2013 yang wajib dilaksanakan pada tahun pelajaran 2014/2015.

7. Bahwa Bupati Tulungagung harus mempertimbangkan dan memahami isi dari putusan PTUN Nomor : 93/G/2013/PTUN.SBY. yakni Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 821.2/55/407.205/2013. Tentang penugasan guru PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tanggal 22 April 2013 sepanjang atas nama para penggugat. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi harkat martabat dan kedudukan para penggugat seperti keadaan semula.

8. Bahwa ke 14 para penggugat ,8 orang sudah waktunya purna ( Heru Mujiono,S.Pd, Drs.Mohtarom,M.Pd, Drs.Fifin Suwaji,M.M. Drs. Suharto. MM. Drs. Moh. Suryadi,M.M. Drs. Mujiono MM. Suyatno, S.Pd.MM. Hari Subagijo,S.Pd.MM. ) dan 1 orang meninggal dunia ( Drs.H. Subandi.MM).sehingga tugas Bupati  hanya mengembalikan 5 orang penggugat saja ( Drs. Eko Purnomo,MM. Drs.Yon Wedriono.MM. Drs. Rusmadi,M.Pd. Drs. Mujib. Tri Purnomo,Spd.MM) dan tidak bisa di katakan semua kepala sekolah.

Apabila Yth Bapak Bupati Tulungagug tetap Memperpanjang jabatan kepala Sekolah dan tidak mempertimbangkan alasan alasan kami,  maka dengan berat hati kami akan melakukan upaya hukum perdata / Ke PTUN Surabaya;

 Demikianlah surat ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

 Wassalamu alaikum Wr. Wb .

HORMAT KAMI

PENGURUS

LSM BINTANG NUSANTARA (BINTARA)

TULUNGAGUNG , JAWA TIMUR

R.Moh. Ali Sodik.M.PdI Ketua umum

M. Kholid Thohiri, S.ThI,S.FilI,M.Pd.I           Sekretaris umum

Tembusan :

1.      Yth. Ketua pengadilan tata usaha negera di surabaya

2.      Yth.Ketua DPRD Kab Tulungagung

3.      Yth. Kepala dinas pendidikan tulungagung

4.      Yth. Dewan Pendidikan Tulungagung

5.      Arsip